DPR ke Australia untuk Apa?

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Priyo Budi Santoso, menilai kunjungan kerja DPR harus dikoreksi di masa yang akan datang. Pernyataan Priyo ini berkaitan dengan kunjungan DPR ke Australia dan Spanyol yang dirasa tidak tepat.

"Harus ada koreksi ke depan," kata Priyo di Gedung DPR. "Pimpinan juga akan lebih selektif untuk menyetujui," katanya, Kamis 28 April 2011.

Priyo menyatakan, DPR ingin kunjungan untuk lebih tepat sasaran. "Dan kritik harus kami dengarkan," katanya.

Priyo rupanya mendengar kritik yang disampaikan Persatuan Pelajar Indonesia di Australia mengenai kunjungan Komisi VIII DPR ke Australia antara 27 April sampai 2 Mei 2011 ini. Kunjungan dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Fakir Miskin ini tidak tepat dilakukan pada masa itu karena Parlemen Australia dan parlemen negara-negara bagiannya sedang reses Paskah.

"Maka tidak mengherankan jika tidak ada jadwal pertemuan dengan perumus dan pengambil kebijakan [Member of Parliament] pada tingkat Federal dan Negara Bagian di Australia pada jadwal tentatif kunjungan kerja Komisi VIII ke Australia," kata Mochamad Subhan Zein, Ketua Umum PPI Australia.

Bukan hanya itu, delegasi Komisi juga VIII tidak dijadwalkan untuk melihat langsung penanganan warga miskin di Australia yakni Unlucky Australians di Sydney, Canberra dan Melbourne, seperti kunjungan ke rumah bersama, kantor pelayanan Centerlink dan pusat pelayanan komunitas tertinggal.

"Setelah mempelajari draf RUU Penanganan Fakir Miskin dan latar belakang dari dari sekolah Malek Fadh Islamic School dan  Federation of Islamic Councils [yang akan dikunjungi DPR],  tidak ada hubungan langsung antara maksud dan tujuan kedatangan Komisi VIII ke Australia dengan jadwal hari pertama kunjungan Komisi VIII di Sydney," kata Subhan yang mendasarkan rilis terbukanya itu salah satunya dari informasi agenda yang diterima Kedutaan Besar Indonesia di Canberra itu.

Karena itu, PPI Australia khawatir, anggaran Rp811 juta,  seperti dilansir Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, untuk biaya kunjungan kerja itu terbuang percuma. Sebab, menurut mereka, bahan-bahan mengenai pelayanan fakir-miskin di Australia bisa diunduh secara gratis di situs Parlemen Australia.

Tapi pemborosan tampaknya bukan ke Australia saja. Selain ke Australia, Panitia Khusus RUU Fakir Miskin ini juga akan studi banding ke China. Anggaran total untuk kedua kunjungan ini Rp1,4 miliar.

"Alokasi anggaran sebesar Rp1,4 miliar ini jelas-jelas hanya menghambur-hambur pajak publik saja. Hal ini dilihat dari anggota DPR yang belajar [mengenai] orang-orang miskin harus sampai ke China dan Australia," kata Uchok Sky Khadafi, Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra.

Total, kata Uchok, dalam bulan April dan Mei 2011 ini, DPR akan menghabiskan Rp12 miliar dana publik untuk keperluan pelesir ke luar negeri. Selain China dan Australia, DPR juga mengirim anggota ke enam negara lain.

Dari delapan negara ini, kata dia, negara yang paling disukai oleh anggota DPR adalah ketika mengunjungi seperti negara Amerika Serikat (2 kali) dan Spanyol (2 kali). Padahal, alokasi anggaran yang paling boros adalah anggaran ke AS dan Spanyol, di mana  dua kali berangkat ke AS, akan menghambur-hambur anggaran sebesar Rp3,3 miliar, selanjutnya untuk dua kali berangkat ke Spanyol akan menghabiskan anggaran sebesar Rp2,5 miliar.

Sumber berita : www.vivanews.com  

Pantaskah?