Seandainya Saya Gubernur DKI

Tulisan in ditulis oleh Rizal Ramli di Opini Kompas Cetak

mbi9.wordpress.com

Saya berandai-andai menjadi Gubernur DKI karena geregetan melihat kemacetan yang luar biasa dan banjir tidak terkendali di DKI. Sudah tentu saya sebelumnya mohon maaf kepada sahabat saya, Gubernur Fauzi Bowo, orang baik dengan tanggung jawab yang sangat kompleks.

Saya terpaksa berandai-andai karena kelihatannya tidak ada solusi dan harapan untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan banjir. Bangsa yang tidak memiliki harapan adalah bangsa yang mandek, tidak memiliki kreativitas, dan akhirnya terperosok menjadi bangsa yang terus-menerus bermasalah.

Saya sendiri bukan ahli tata kota, tetapi sulit membayangkan bahwa hanya dengan memindahkan Ibu Kota, masalah kemacetan dan kesemrawutan Jakarta akan berkurang. 

Sekitar 20 persen lalu lintas kendaraan dari dan ke Jakarta terkait dengan kegiatan Pelabuhan Tanjung Priok. Adalah lebih bermanfaat untuk memindahkan kegiatan pelabuhan utama Republik Indonesia itu ke lokasi di Provinsi Banten sehingga tekanan kemacetan lalu lintas di Jakarta berkurang. Realokasi kegiatan pelabuhan tersebut juga akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya bongkar muat barang.

Dengan total penduduk Jabotabek sebanyak 28 juta, kebutuhan terhadap transportasi publik yang memadai harus menjadi prioritas utama. Bukan sesuatu hal yang terlalu sulit untuk melakukan restrukturisasi finansial dan penyelesaian proyek monorel secepat mungkin. Program pembangunan jaringan subway, di atas atau di bawah tanah, tidak hanya ke pusat kota tetapi lingkar-lingkar luar kota, harus dipercepat dan diperluas lebih agresif. Bayangkan jumlah pekerjaan yang dapat diciptakan, langsung ataupun tidak langsung.

Untuk memacu birokrasi, Bang Ali Sadikin pernah bercerita bahwa dia selalu memotong anggaran yang diajukan 30-50 persen dan mempercepat penyelesaian proyek-proyek setengah dari waktu yang direncanakan oleh birokrat bawahannya. Dan ternyata bisa tuh...! 

Kondisi keuangan DKI zaman Gubernur Ali Sadikin tahun 1970-an sangat minim, tetapi fasilitas dan infrastruktur publik yang dibangun sangat banyak dan beragam. Saat ini DKI sangat kaya, tetapi fasilitas dan infrastruktur publik yang dibangun sangat minim.

Transportasi Publik

Pada tingkat nasional, prioritas pembangunan transportasi harus lebih mengutamakan jaringan transportasi publik, bukan hanya untuk transportasi pribadi. China saat ini memiliki jaringan rel kereta api total 86.000 kilometer dan akan bertambah menjadi 110.000 kilometer, termasuk 16.000 kilometer jalur kereta api berkecepatan tinggi. 

India memiliki jaringan rel kereta api total 63.000 kilometer. Kedua negara tersebut memberikan prioritas utama pada jaringan rel karena kereta api merupakan sarana transportasi rakyat dan barang yang paling murah.

Indonesia memiliki jaringan kereta api total 6.800 kilometer, dan yang berfungsi hanya 4.600 kilometer. Bayangkan kalau kita membangun jalur kereta api di seluruh pulau-pulau besar Indonesia. Rakyat akan sangat bergembira, ongkos kirim barang pertanian, perkebunan, pertambangan akan sangat murah dan jutaan pekerjaan akan tercipta.

Untuk solusi sementara, bisa mencontoh negara lain, dengan hanya mengizinkan mobil pribadi bernomor ganjil pada hari Senin, nomor genap pada hari Selasa, dan seterusnya. Memang sekelompok orang kaya akan memiliki mobil bernomor genap dan ganjil. Namun, jika kebijakan ini diterapkan, paling tidak jumlah kendaraan di jalanan setiap hari akan berkurang sekitar 35 persen. 

Sudah tentu, Pemprov DKI bersama swasta harus menyediakan lebih banyak busway, bus-bus baru yang nyaman untuk publik. Solusi ini hanya bersifat temporer, sementara Pemprov DKI membangun secepatnya jaringan monorel dan subway. Solusi temporer lain adalah dengan mengubah awal jam kerja pegawai negeri dan swasta serta jadwal sekolah anak-anak SD sampai SMA sehingga kepadatan lalu lintas berkurang.

Seorang teman menghitung, curah hujan di Jakarta pada 25 Oktober sangat tinggi, mencapai 110 mm (110 L/m), rakyat Jakarta menerima air hujan bersih gratis dari Tuhan Yang Maha Esa sebanyak 72 juta m, atau senilai Rp 500 miliar (asumsi air bersih Rp 7.000/m). Bayangkan rahmat yang sedemikian besarnya justru menjadi sumber malapetaka dan langsung terbuang ke laut. 

Seandainya Pemprov DKI mengharuskan setiap tanah dan bangunan seluas 100 m wajib membangun sumur resapan, anugerah Tuhan tersebut justru akan menjadi berkah karena sebagian besar akan masuk menjadi air tanah dan menjadi cadangan air ketika musim kering.

Sudah tentu, sungai-sungai dan kali-kali di Jabotabek harus dikeruk dan diperbaiki, dan perlu dibangun jaringan kanal dan bendungan untuk memanfaatkan air hujan semaksimal mungkin. Perlu dicatat bahwa sebagian besar daerah di Australia menggantungkan sumber airnya dari air hujan yang sangat jarang turun dengan curah hujan yang sangat rendah.

*Rizal Ramli Mantan Menteri Koordinator Perekenomian